Menu

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.

Analisis Hukum SAFEnet Soal Aturan Kominfo PSE Lingkup Privat

PT. BESTPROFIT FUTURES

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) membeberkan analisis hukum mereka atas aturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat. SAFEnet menilai Kominfo memaksa seluruh PSE dari berbagai platform media sosial untuk tunduk dan menerima yurisdiksi lokal, baik atas konten dan penggunaan konten dalam praktik keseharian. BESTPROFIT

"Dalam konteks ini, jelaslah bahwa arah kebijakan dan aturan melalui Permenkominfo 5/2020 justru menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang mewajibkan pendaftaran PSE privat dan menundukkan diri pada sistem hukum domestik/nasional," tulis SAFEnet. Lebih lanjut analisis menjelaskan kerangka hukum kewajiban tersebut, justru dianggap melemahkan posisi perlindungan segala platform media sosial, aplikasi dan penyedia layanan online lainnya. PT. BESTPROFIT

Permenkominfo 5/2020 yang disahkan pada November 2020 itu juga dinilai menjadi instrumen represif yang akan bertentangan atau bahkan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dalam Peremenkominfo 5/2020 juga dikatakan ada kerangka konseptual hukum 'pemutusan akses' yang dianggap sebagai pembatasan hak atas akses internet yang dikatakan merupakan hak asasi manusia (internet rights atau juga disebut

digital rights)

Pemutusan akses disebut seharusnya merujuk pada sejumlah elemen yang harus dinyatakan sebagai three-part test, yakni, pertama, prescribed by the law; kedua, legitimate aim; ketiga, necessary.

"Masalahnya, ketentuan dalam Permenkominfo 5/2020 tidak menegaskan sejauh mana tafsir "keperluan" atau "level urgensinya" tersebut konsisten dengan implementasi di lapangan. Pengaturan eksesif justru mencampuri hak pribadi," tulis SAFEnet. PT. BEST PROFIT

Rekomendasi SAFEnet

Usai menganalisis aturan yang akan berlaku Senin (24/5), SAFEnet memberikan rekomendasi kepada Menkominfo. Di antaranya memastikan perlindungan hak privasi termasuk dalam lingkup PSE, sehingga aturan yang terkait undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi dapat menjadi induk peraturan.

Selain itu SAFEnet menganggap perlunya keterlibatan publik dalam pengembangan kebijakan dan aturan hukum, meskipun produk hukum itu bagian dari wewenang dari otoritas terkait. Pihaknya juga meminta untuk menata legislasi dan regulasi bila ketentuan pokok mendasar belum cukup untuk mengatur. BEST PROFIT

"Aturan saat ini masih tersebar luas, dan tidak begitu jelas dipahami lingkup tanggung jawabnya. Artinya memerlukan penataan yang lebih komprehensif dan protektif," tutupnya.

 

Sumber : cnnindonesia

 

PT BESTPROFIT FUTURES, PT BEST PROFIT FUTURES, PT BESTPROFIT, PT BEST PROFIT, BESTPROFIT FUTURES, BEST PROFIT FUTURES, BESTPROFIT, BEST PROFIT, BESTPRO, BPF, PT.BPF, BPF BANJAR, BPF BANJARMASIN, PT BEST, PT BPF

Go Back

Comment